Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya menjadi perhatian setelah muncul kabar mengenai rencana penyerahan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Gibran tiba sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan setelan jas dan dasi merah. Situasi di lokasi sempat diwarnai aksi saling dorong antara sejumlah awak media dan petugas keamanan yang bertugas mengawal kedatangannya.
Sebelum menuju Kompleks Parlemen, Gibran terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ia meninggalkan kawasan istana sekitar pukul 10.42 WIB menggunakan mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terlihat memberikan penghormatan sebelum kendaraan yang membawa Gibran berangkat.
Rangkaian agenda tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik akibat polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan hukum dan memunculkan desakan politik di lingkungan DPR.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) disebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan setara SMA melalui riwayat pendidikan Gibran di luar negeri. Menanggapi persoalan tersebut, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan politik juga datang dari parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi dikabarkan mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai tahapan awal untuk memproses pemakzulan wakil presiden.
Apabila pengunduran diri diterima dan diproses, MPR akan menindaklanjuti berakhirnya masa jabatan wakil presiden serta menyampaikan pemberitahuan kepada presiden. Selanjutnya, presiden mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih MPR.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden pengganti oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
