BANDUNG – Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menggunakan tawaran pekerjaan di Malaysia sebagai modus perekrutan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang berinisial AF (24) dan IE (24) sebagai tersangka. Dua perempuan yang menjadi korban, masing-masing berinisial SSA (19) dan KL (18), telah berhasil dipulangkan ke Indonesia.
Kasus tersebut terungkap setelah keluarga salah satu korban melaporkan kehilangan kontak dan dugaan tindak kejahatan yang dialami anggota keluarganya. WG (64), ayah SSA, mendatangi Polresta Bandung untuk membuat laporan pada akhir September 2026. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik melakukan penyelidikan dengan menelusuri komunikasi korban serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pemberangkatan.
Dijanjikan Gaji Rp30 Juta, Korban Justru Dieksploitasi
Berdasarkan hasil penyelidikan, perekrutan korban diduga telah berlangsung sejak akhir Juni 2026 melalui grup WhatsApp. Pelaku menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan iming-iming penghasilan mencapai sekitar Rp30 juta.
Tergiur tawaran tersebut, SSA berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada 11 Juli 2026. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pontianak hingga akhirnya masuk ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah.
Namun, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengungkapkan, setibanya di Malaysia, kedua korban justru diduga menjadi sasaran eksploitasi dalam praktik prostitusi.
Dari pemeriksaan terhadap tersangka, AF dan IE diketahui diduga memiliki peran dalam menampung serta mengantarkan korban. AF mengaku menjalankan aktivitas tersebut atas arahan kakaknya yang berada di Malaysia. Sebagai imbalan, AF disebut menerima bayaran Rp1 juta untuk setiap orang yang diberangkatkan. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan.
Untuk memperkuat pembuktian, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, foto tiket perjalanan, rekaman percakapan antara korban dan tersangka, serta dokumen paspor.
Polisi Koordinasi dengan KJRI untuk Telusuri Jaringan
Pengembangan perkara juga dilakukan melalui kerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia. Hasil koordinasi tersebut mengarah pada dua orang berinisial WY dan IR yang diduga berperan menampung korban sekaligus mengatur pekerjaan mereka di Malaysia. Keduanya kini berada dalam penanganan otoritas imigrasi setempat.
Sementara itu, SSA dan KL telah kembali ke Tanah Air. Pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan pendampingan serta layanan konseling guna membantu pemulihan kondisi para korban.
AF dan IE dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 81 jo. Pasal 69 dan Pasal 83 jo. Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.
Pengungkapan ini menjadi bukti pentingnya respons cepat kepolisian terhadap laporan masyarakat. Melalui penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dan koordinasi lintas negara, upaya penanganan TPPO terus dilakukan untuk mengungkap jaringan pelaku sekaligus melindungi korban.
Masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar tanpa memastikan legalitas perusahaan, perekrut, dan dokumen keberangkatan melalui saluran resmi pemerintah.
