Suarabijak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mulai memproses berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026), usai menjalani masa reses.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, proses formal belum dapat dilakukan karena masa sidang belum resmi dibuka. Ia menyebut pembukaan masa sidang menjadi tahapan penting agar berbagai usulan yang telah diterima dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).
Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan terkait polemik ijazah Gibran. Usulan tersebut berasal dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR yang mewakili berbagai fraksi.
Meski demikian, selama masa reses, komunikasi mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal. Dasco menegaskan bahwa langkah resmi DPR baru dapat dilakukan setelah agenda persidangan kembali berjalan.
Ia menyampaikan bahwa DPR akan menentukan sikap terhadap perkembangan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.
“ Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Polemik ini berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Dalam perkara tersebut, penggugat Subhan Palal mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk meminta pembatalan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Selain meminta dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, penggugat juga meminta agar surat ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta biaya perkara dibebankan kepada tergugat.
Amar putusan kasasi MA menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Perkembangan ini menjadi perhatian publik, sementara DPR masih menunggu dimulainya masa sidang untuk menentukan tindak lanjut atas berbagai usulan yang masuk.
