SuaraBijak.com – Kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono, tengah mencuat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons isu ini dengan menyatakan bahwa Kaesang akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, surat undangan untuk pemeriksaan ini sedang dalam tahap penyusunan.
“”Suratnya sedang dikonsep, surat undangan,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024).
Alexander Marwata menambahkan bahwa saat ini KPK belum mengetahui lokasi Kaesang. Namun, ia memastikan bahwa Kaesang akan diminta untuk datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk memberikan klarifikasi terkait fasilitas jet pribadi yang digunakannya.
Alex dengan tegas menyatakan bahwa KPK tidak akan mendatangi Kaesang untuk klarifikasi, tetapi Kaesang yang harus datang ke KPK.
KPK berharap Kaesang aktif berperan dalam menjelaskan penggunaan fasilitas jet pribadi tersebut. Meski begitu, Alexander menegaskan bahwa klarifikasi yang akan diberikan Kaesang tidak akan membatalkan rencana pemanggilan resmi yang telah dijadwalkan oleh KPK.
Proses klarifikasi ini dinilai penting oleh KPK untuk memastikan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat dapat diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid.
Alexander juga menekankan pentingnya bagi Kaesang untuk menyertakan bukti-bukti pembayaran terkait penggunaan jet pribadi tersebut. \\
Menurutnya, jika Kaesang dapat menunjukkan bukti pembayaran, seperti bukti transfer, hal ini akan membantu meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
KPK berharap bahwa klarifikasi ini tidak hanya berupa pernyataan semata, tetapi juga disertai dengan dokumen yang dapat mendukung kebenaran pernyataan tersebut.
Pemberitaan mengenai dugaan gratifikasi ini telah menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Oleh karena itu, Alexander berharap agar dengan adanya klarifikasi yang didukung bukti-bukti konkret, masyarakat dapat lebih memahami situasi sebenarnya dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak mendasar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, belum memberikan tanggapan terkait pernyataan KPK tersebut.
Meskipun sebelumnya, Raja Juli sempat menyatakan bahwa kritik dan dinamika yang terjadi di masyarakat merupakan bagian dari kebebasan demokrasi.
Namun, ia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh karena menganggap hal ini sebagai urusan pribadi Kaesang dan Erina.
Baca Juga: Menanti Kehadiran UU Profesi Ojol: Harapan Baru untuk Kesejahteraan dan #LegalkanProfesiOjol
