Suarabijak.com – Stasiun televisi nasional Trans 7 tengah menghadapi sorotan publik setelah program Xpose Uncensored menayangkan segmen yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, serta salah satu tokohnya, Kiai Haji Anwar Manshur. Tayangan tersebut, yang mengudara pada 13 Oktober 2025, langsung menuai kecaman luas dari kalangan santri, alumni pesantren, hingga masyarakat umum.
Potongan video dari episode itu menyulut reaksi keras di media sosial. Banyak warganet menganggap narasi yang disajikan cenderung melecehkan kehidupan santri dan kiai. Bahkan, tagar #BoikotTRANS7 menjadi trending topic di platform X (Twitter). Salah satu cuplikan menampilkan narasi provokatif yang menyebut, “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok?”
Sejumlah pihak menilai penyajian tayangan itu tidak hanya menyinggung Ponpes Lirboyo, tetapi juga berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Narasi yang menyinggung praktik penghormatan santri kepada kiai dinilai menyesatkan publik.
“Tayangan seperti itu sangat tidak pantas disiarkan di ruang publik. Program itu telah melecehkan simbol-simbol keagamaan, terutama kiai dan pesantren yang menjadi penjaga moral bangsa,” tegas Oleh Soleh, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Selasa (14/10).
Menurutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu segera bertindak dengan menghentikan tayangan tersebut dan melakukan audit terhadap Trans 7. Ia menilai dunia penyiaran harus kembali pada koridor etika sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Pandangan serupa disampaikan Mafirion, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB. Ia menilai tayangan tersebut tidak hanya mencederai nilai keagamaan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
“Kiai bukan hanya individu, tetapi tokoh spiritual yang dihormati masyarakat pesantren. Merendahkan seorang kiai berarti juga merendahkan nilai moral dan identitas santri,” ujar Mafirion di Jakarta.
Kecaman juga datang dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menilai tayangan Trans 7 tersebut melanggar prinsip jurnalisme yang berimbang.
“Kiai bukan komoditas pemberitaan. Media harus menjadi sarana pendidikan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol keagamaan,” tegas Addin.
Ia menilai framing negatif seperti itu dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap peran ulama dan pesantren yang selama ini menjadi benteng moral bangsa.
Tak hanya itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyatakan sikap resmi. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menginstruksikan tim hukumnya untuk menempuh langkah hukum terhadap Trans 7.
“Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang dimuliakan Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya.
Merespons gelombang kritik tersebut, Trans 7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Production Director Trans 7, Andi Chairil, mengakui adanya kelalaian dalam proses penyuntingan konten Xpose Uncensored yang menyinggung Ponpes Lirboyo.
“Kami ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh, santri, dan alumninya,” kata Andi dalam pernyataannya di kanal YouTube resmi Trans7 Official, Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menghubungi salah satu putra Kiai Anwar Manshur, Gus Adib, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung, baik melalui pesan maupun surat resmi.
“Kami tidak berlepas tangan atas kesalahan tersebut. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam memproduksi konten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Trans 7 menegaskan, kejadian ini menjadi pembelajaran penting agar seluruh tim produksi memahami sensitivitas sosial dan budaya masyarakat, terutama dalam konteks keagamaan.
Dengan permintaan maaf tersebut, publik kini menantikan tindak lanjut dari Trans 7 dan KPI untuk memastikan tayangan serupa tidak kembali terulang di masa depan.
