Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui penguatan anggaran negara dan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan.
Meski demikian, pemerintah tidak memberikan jaminan yang sama terhadap harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapat perlindungan harga dari pemerintah. Oleh sebab itu, dinamika harga BBM non-subsidi tetap bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik global.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah memperhitungkan ketahanan anggaran untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. “Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menghitung berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia, termasuk pada kisaran 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Berdasarkan simulasi tersebut, pemerintah menilai anggaran subsidi masih mencukupi untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir tahun.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga memiliki cadangan dana lain untuk menghadapi tekanan harga minyak global. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
Pemerintah juga mengandalkan berbagai sumber pendapatan tambahan sebagai bantalan anggaran, termasuk penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral. Purbaya menyebutkan bahwa potensi peningkatan pendapatan dari sektor tersebut dapat membantu menutup kebutuhan subsidi jika harga minyak terus meningkat.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas fiskal. Langkah ini dinilai penting mengingat setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Purbaya menyatakan bahwa upaya efisiensi tersebut bertujuan untuk menjaga defisit APBN tetap berada pada kisaran 2,92 persen tanpa harus menggunakan dana SAL secara langsung. Pemerintah juga berencana meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor komoditas untuk memperkuat kondisi fiskal nasional.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah ketidakpastian harga energi dunia.
Isu ekonomi nasional ini pun menjadi perhatian publik, sebagaimana perhatian publik terhadap polemik lain seperti JK, ijazah Jokowi, dan Rismon Sianipar yang sempat menjadi perbincangan nasional dalam waktu yang berbeda.
