Suarabijak.com – Hari ini, 15 Januari 2025 Kepala Badan Investigasi Kejahatan Pejabat Tinggi Korea Selatan (CIO) menangkap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemimpin pemberontakan dan pelanggaran hukum lainnya. Penangkapan ini terjadi 43 hari setelah deklarasi darurat militer 12ยท3 yang kontroversial.
Penangkapan seorang presiden yang sedang menjabat oleh badan investigasi menjadi preseden pertama dalam sejarah konstitusi Korea Selatan. Langkah ini menandai babak baru dalam penegakan hukum di negara tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum.
Proses Penangkapan dan Penyidikan
Penangkapan Presiden Yoon dilakukan pagi ini pada pukul 10:33 di kediamannya di Hannam-dong, Seoul. Setelah penangkapan, Presiden Yoon segera dipindahkan ke kantor pemerintahan Gwacheon untuk menjalani penyidikan.
Tim investigasi menyiapkan lebih dari 200 pertanyaan untuk wawancara mendalam dengan Presiden Yoon. Dua jaksa senior, Lee Dae-hwan dan Cha Jung-hyun, akan memimpin proses penyidikan ini.
Sebagai bagian dari protokol, Direktur CIO Oh Dong-woon dan Wakil Direktur Lee Jae-seung mungkin akan bertemu Presiden Yoon sebelum dimulainya investigasi, menunjukkan penghormatan pada posisi presiden yang dijabatnya.
Tuduhan terhadap Yoon Suk Yeol
Presiden Yoon diduga menjadi dalang utama di balik pemberontakan yang terjadi selama deklarasi darurat militer. Tuduhan tersebut mencakup penggunaan kekuatan militer untuk memblokir parlemen, yang mencakup penyebaran lebih dari 57.735 peluru oleh pasukan militer.
Ia juga dituduh memberikan perintah tembak untuk memaksa masuk ke gedung parlemen dan menyatakan bahwa ia dapat mengeluarkan perintah darurat tambahan jika diperlukan.
Selain itu, Yoon dituduh secara ilegal menangkap dan menahan lebih dari 10 tokoh politik terkemuka, termasuk Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung, dan mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon. Mereka dilaporkan akan dikurung di bunker Komando Pertahanan Ibu Kota.
Penolakan Presiden Yoon
Presiden Yoon membantah semua tuduhan ini. Ia menyatakan bahwa deklarasi darurat militer dilakukan untuk menjaga ketertiban, dan hanya sebagian kecil pasukan yang dikerahkan.
Yoon juga menolak legitimasi permintaan penyidikan dari CIO, mengklaim bahwa badan tersebut tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus makar.
Sebelumnya, Yoon menolak hadir untuk tiga panggilan penyidikan oleh CIO, yang dilakukan pada 18, 25, dan 29 Desember. Akibat ketidakhadiran tersebut, pengadilan mengeluarkan surat penangkapan dengan alasan bahwa ada cukup bukti kuat untuk mencurigai Yoon terlibat dalam tindak pidana.
Setelah penangkapan ini, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan permohonan penahanan resmi terhadap Yoon. Proses ini akan menentukan apakah Yoon akan tetap berada di tahanan selama investigasi berlangsung.
Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol menimbulkan reaksi beragam di seluruh negeri. Sementara beberapa pihak memuji langkah tegas ini sebagai bentuk penegakan hukum tanpa pandang bulu, yang lain mempertanyakan motif politik di baliknya.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi sistem hukum Korea Selatan. Jika terbukti bersalah, ini akan menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah negara tersebut. Namun, proses hukum yang transparan dan adil akan sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa memandang jabatan atau status.
Baca Juga: Kebakaran Hutan Hebat Landa Los Angeles, Apa Penyebabnya?
