Suarabijak.com – Pada Selasa, 20 Mei 2025, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh aplikator yang dianggap merugikan para pengemudi. Demonstrasi serentak ini diprakarsai oleh berbagai komunitas pengemudi ojol di bawah koordinasi Garda Indonesia.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait potensi gangguan lalu lintas akibat aksi tersebut.
“Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa, 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (15/05).
Aksi yang disebut sebagai “Aksi Akbar 205” ini akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dan difokuskan di tiga lokasi utama di Jakarta: Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Akibatnya, kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan ibu kota diperkirakan akan terjadi.
Selain di Jakarta, unjuk rasa serupa juga akan digelar di berbagai kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, hingga Balikpapan.
Aksi ini melibatkan gabungan pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Palembang, Lampung, dan Banten Raya.
Raden Igun mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan guna menghindari dampak kemacetan di area demonstrasi.
“Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” tambahnya.
Protes ini dipicu oleh dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Perhubungan (Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022) yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen. Namun, aplikator diduga memotong pendapatan pengemudi hingga 50 persen.
Sejak aturan ini diberlakukan, para pengemudi merasa belum mendapat perhatian yang memadai dari pihak berwenang maupun aplikator.
“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap aplikator yang melanggar regulasi. Sejak 2022 kami bersabar, tetapi hingga kini belum ada solusi konkret,” tegas Raden Igun. Ia berharap pemerintah dapat merespons keluhan ini untuk menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.
Aksi Offbid Massal
Selain unjuk rasa, pengemudi juga akan melakukan aksi offbid massal, yaitu mematikan aplikasi secara serentak. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas pengemudi sekaligus menekan aplikator agar mendengarkan tuntutan mereka. Offbid diperkirakan akan berdampak signifikan pada layanan transportasi daring selama aksi berlangsung.
Garda Indonesia dan aliansi pengemudi lain, seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK (Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan), berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka berharap aksi ini dapat mendorong perubahan yang lebih baik dalam industri transportasi daring.
Masyarakat diminta untuk memahami langkah ini sebagai upaya menciptakan perubahan positif. “Aksi ini bukan semata-mata untuk kepentingan pengemudi, tetapi juga untuk memperbaiki ekosistem transportasi daring secara keseluruhan,” pungkas Raden Igun.
Dengan skala aksi yang melibatkan ratusan ribu pengemudi di berbagai kota, Aksi Akbar 205 diharapkan menjadi momentum untuk membuka dialog antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah demi tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak.
