Suarabijak.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi membantah isu yang menyebutkan adanya rencana untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (21/1) di Jakarta, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki informasi maupun rencana terkait hal tersebut.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi Kemlu.
Penegasan Sikap Pemerintah
Kemlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghindari spekulasi mengenai isu relokasi tanpa adanya kejelasan informasi. Indonesia secara tegas menolak segala upaya yang berpotensi memindahkan warga Gaza dari wilayah mereka.
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa langkah untuk mengurangi populasi Gaza akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Selain itu, upaya semacam itu dianggap sejalan dengan strategi yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” ujar Kemlu.
Dorongan untuk Solusi Damai
Kemlu juga menekankan bahwa gencatan senjata yang berlaku di Gaza seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memulai dialog dan negosiasi. Tujuan utamanya adalah mencapai solusi dua negara yang sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati sebelumnya.
Upaya perdamaian yang komprehensif dinilai sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Indonesia menyerukan pendekatan yang konstruktif demi menciptakan stabilitas dan melindungi hak-hak warga Palestina.
Isu relokasi penduduk Gaza ke Indonesia mencuat setelah sebuah laporan dari media AS, NBC News, pada Sabtu (18/1). Dalam laporan tersebut, seorang pejabat transisi kepemimpinan AS menyebutkan bahwa utusan Timur Tengah pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai solusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik Gaza mencakup diskusi tentang relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza. Salah satu lokasi yang disebutkan dalam diskusi adalah Indonesia.
Namun, Kemlu dengan tegas menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar dan pemerintah Indonesia tidak pernah terlibat dalam rencana semacam itu.
Komitmen Indonesia terhadap Palestina
Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Indonesia terus menyerukan agar segala upaya internasional difokuskan pada solusi damai yang adil, bukan pada tindakan yang dapat memperburuk kondisi rakyat Palestina.
Dengan penolakan terhadap isu relokasi ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menolak langkah yang mengancam keberlangsungan hidup mereka di tanah kelahirannya.
Kemlu RI telah membantah dengan tegas isu relokasi warga Gaza ke Indonesia dan menekankan pentingnya solusi damai untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Pemerintah Indonesia berharap agar gencatan senjata di Gaza dapat menjadi awal bagi proses dialog yang lebih konstruktif dan mengarah pada tercapainya solusi dua negara sesuai hukum internasional.
Isu relokasi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kejelasan informasi sebelum menyebarkan spekulasi yang dapat memicu kesalahpahaman. Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina secara konsisten di forum internasional.
