Suarabijak.com – Program normalisasi kendaraan angkutan barang kembali ditegaskan sebagai agenda strategis nasional. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho menghadiri kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 yang digelar di Jawa Timur. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan menjadi bagian penting dari peta jalan menuju Indonesia Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Dalam sambutannya, Menhub menegaskan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang bukan sekadar penataan teknis, melainkan fondasi dalam membangun sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Menurutnya, praktik over dimension dan overload berkaitan langsung dengan keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, serta daya saing nasional.
“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” ujar Menhub.
Ia juga mengutip laporan World Health Organization (WHO) dalam Global Status Report on Road Safety yang menyebut kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan sebagai salah satu faktor utama tingginya fatalitas di jalan raya. Prinsip one is too many kembali ditekankan sebagai komitmen bersama bahwa satu korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas pun tidak dapat ditoleransi.
Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan lintas sektor, Kementerian Perhubungan memberikan piagam penghargaan kepada Kakorlantas Polri, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan. Penghargaan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mengakselerasi kebijakan Zero ODOL 2027.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan daerahnya untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program tersebut. Ia menegaskan bahwa komitmen ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, hingga komunitas sopir.
“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension overload ini bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Menurutnya, kehadiran jajaran lengkap kementerian, kepolisian, serta BUMN terkait menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif. Tahun 2026 diharapkan menjadi masa transisi dan penyesuaian sebelum penerapan penuh pada 2027.
“Keselamatan seluruh pengguna jalan adalah nomor satu. Selain itu, kebijakan Zero Over Dimension Over Load juga penting untuk menjaga kualitas dan kapasitas jalan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, kendaraan ODOL berpotensi mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya mampu bertahan puluhan tahun. Dampaknya bukan hanya pada anggaran perbaikan, tetapi juga pada kelancaran distribusi logistik nasional seperti beras, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Karena itu, Jawa Timur turut melakukan solusi teknis di kawasan industri, termasuk pembangunan jalan beton dengan spesifikasi di atas standar nasional.
Dalam kegiatan tersebut, BPTD Kelas II Jawa Timur melakukan normalisasi terhadap 26 kendaraan milik Gerakan Sopir Jawa Timur secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini diperkuat dukungan PT Jasa Raharja yang memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan, serta PT Jasa Marga yang aktif mendukung kebijakan penanganan ODOL di ruas tol.
Menutup rangkaian acara, Menhub kembali menegaskan bahwa keberhasilan Zero ODOL hanya dapat dicapai melalui sinergi semua pihak.
“Keberhasilan Zero Over Dimension Over Load tidak bisa dicapai oleh satu institusi. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar sistem transportasi dan logistik nasional semakin aman, efisien, dan berdaya saing,” pungkasnya.
