Suarabijak.com – Pemerintah resmi memulai penyaluran c (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari bansos BLT Prabowo yang dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, keberhasilan program bantuan langsung tunai ini membutuhkan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data penerima bantuan bersifat dinamis dan perlu diverifikasi secara langsung di lapangan.
“Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi di mana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG),” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan pihaknya juga akan melibatkan para pendamping sosial dan pilar masyarakat dalam proses penyaluran bansos BLT agar bantuan benar-benar digunakan sesuai tujuan.
“Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu,” tegasnya.
Program bantuan langsung tunai Prabowo ini menargetkan kelompok masyarakat yang berada dalam desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat kelas bawah serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Menurut Gus Ipul, dari total penerima bansos BLT tersebut, sebanyak 20,8 juta merupakan KPM reguler, sementara lebih dari 14 juta merupakan KPM baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler. Penyaluran bantuan dilakukan pada triwulan IV dengan dua mekanisme utama: melalui bank-bank Himbara untuk KPM reguler, dan melalui PT Pos Indonesia bagi penerima baru yang belum memiliki rekening.
“Ini yang baru karena belum memiliki rekening,” jelasnya. Bantuan yang diberikan senilai Rp300 ribu per bulan selama Oktober, November, dan Desember, dan akan dicairkan satu kali dengan total Rp900 ribu per keluarga. Dengan demikian, KPM reguler akan menerima total Rp1,5 juta, sedangkan KPM baru menerima Rp900 ribu.
“KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan,” tambah Gus Ipul.
Ia menegaskan, proses verifikasi data harus diselesaikan maksimal dalam lima hari agar penyaluran BLT dapat segera dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan,” katanya.
Sementara itu, penyaluran untuk KPM reguler melalui Himbara telah dimulai sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap di berbagai wilayah. Dengan koordinasi lintas lembaga yang solid, pemerintah berharap program bansos BLT Prabowo ini dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional.
