Suarabijak.com – Rencana pembentukan family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuai tanggapan tegas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek tersebut.
Penolakan itu diungkapkan Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk kepentingan pembentukan family office.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya.
Menurut Menkeu, penggunaan APBN hanya akan difokuskan pada program prioritas pemerintah yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan bebas kebocoran.
“Saya tidak akan mengalihkan APBN untuk proyek seperti itu. Kita harus pastikan setiap rupiah anggaran tepat waktu, tepat guna, dan tidak ada kebocoran,” tegasnya.
Di sisi lain, Purbaya mengaku tidak terlibat dalam proses penyusunan konsep family office yang digagas DEN. Ia juga menyampaikan belum mendalami secara detail rancangan proyek tersebut.
“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembentukan family office tetap menjadi program strategis DEN dan pemerintah. Menurutnya, proyek ini tengah memasuki tahap finalisasi dan diharapkan segera mendapatkan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Konsep family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan lembaga pengelolaan kekayaan yang dirancang untuk melayani individu maupun keluarga dengan nilai aset sangat tinggi. Melalui fasilitas ini, investor besar global dapat menanamkan modal di Indonesia dengan insentif pajak tertentu.
DEN berencana mengembangkan kawasan Pusat Keuangan dan Family Office di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali. Proyek ini diharapkan menjadi gerbang investasi asing yang mengalir ke sektor riil dalam negeri.
Rencana tersebut telah dibahas sejak 2024 dan sempat dijadwalkan beroperasi pada Februari 2025. Luhut menyebut pemerintah juga telah menerima masukan dari investor global seperti Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar dunia, Bridgewater Associates.
Meski mendapat dukungan dari sejumlah pihak, perbedaan pandangan antara Luhut dan Menkeu Purbaya menunjukkan masih adanya tarik-ulur dalam penentuan skema pendanaan proyek ini. Dengan demikian, masa depan family office Indonesia kini bergantung pada keputusan akhir Presiden, apakah akan dilanjutkan dengan skema pendanaan alternatif atau melalui investasi murni tanpa campur tangan APBN.
