Suarabijak.com – Pemerintah saat ini tengah mengupayakan strategi pembayaran utang Whoosh atau proyek kereta cepat KCIC tanpa harus memanfaatkan dana dari APBN. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai respons terhadap penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menggunakan APBN untuk utang tersebut.
Dalam keterangan usai rapat kabinet di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam (12/10/2025), Prasetyo menyatakan:
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar.”
Meski demikian, dalam rapat tersebut pembayaran utang Whoosh tidak dibahas secara khusus, menurut Prasetyo. Ia menambahkan bahwa proyek kereta cepat tersebut memiliki peran penting sebagai moda transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.
“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.
Tak hanya berhenti di rute Jakarta–Bandung, Prasetyo mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan rel kereta cepat hingga Surabaya. “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tegas: utang proyek KCIC (Whoosh) tidak akan dibebankan ke APBN. Menurutnya, beban finansial proyek ini menjadi tanggung jawab korporasi atau BUMN yang terlibat, bukan pemerintah pusat secara langsung.
Dalam pandangannya, sejak pembentukan superholding BUMN Danantara, seluruh dividen BUMN telah dialihkan untuk pengelolaan internal Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilai dividen tersebut diperkirakan mencapai Rp 80 triliun per tahun.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).
Dengan demikian, sikap Kemenkeu menolak alokasi APBN untuk memenuhi beban utang Whoosh menantang pemerintah untuk menemukan alternatif pembiayaan yang tidak membebani fiskal negara secara langsung.