Suarabijak.com – Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47, Donald Trump, membuat langkah besar dalam arah kebijakan sosial dan gender segera setelah dilantik. Salah satu kebijakan utamanya adalah penerapan konsep “two-genders,” yang menegaskan pengakuan resmi hanya terhadap dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Trump mencabut sejumlah kebijakan yang diterapkan pendahulunya, Joe Biden, yang mendukung keberagaman dan inklusivitas bagi komunitas LGBTQ+ serta ras minoritas.
Menurut laporan Reuters pada Selasa (21/1/2025), Trump mencabut total 78 perintah eksekutif yang sebelumnya diberlakukan Biden. Di antaranya, ada beberapa yang bertujuan memajukan kesetaraan ras, melawan diskriminasi berbasis identitas gender, dan memperluas hak-hak bagi kelompok transgender. “Kebijakan Amerika Serikat adalah mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak dapat dibantah,” tegas Trump dalam salah satu poin perintah eksekutifnya.
Langkah ini menandai perubahan besar dari pendekatan inklusif pemerintahan Biden. Selama masa jabatan Biden, kebijakan federal mendorong keberagaman di berbagai aspek pemerintahan. Salah satu kebijakan penting yang dicabut oleh Trump adalah yang memungkinkan individu mengidentifikasi gender mereka secara fleksibel di dokumen resmi seperti paspor dan visa. Di era Biden, warga AS bahkan bisa memilih penanda jenis kelamin “X” di dokumen resmi tanpa harus memberikan bukti medis.
Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan komitmennya untuk mengakhiri apa yang dia sebut sebagai “rekayasa sosial” terkait ras dan gender. “Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan membangun masyarakat yang lebih berorientasi pada prestasi, bukan berdasarkan identitas ras atau gender.
Kebijakan two-genders juga berdampak pada alokasi dana federal. Trump memerintahkan agar dana federal tidak digunakan untuk mempromosikan ideologi gender. “Setiap lembaga harus memastikan bahwa dana hibah tidak mendukung agenda ideologi gender,” bunyi perintah tersebut. Departemen pemerintah kini diinstruksikan untuk meninjau kembali kontrak dan hibah guna memastikan keselarasan dengan kebijakan baru ini.
Selain itu, kebijakan ini akan memengaruhi penanganan layanan publik. Departemen yang mengelola fasilitas seperti penjara, tempat penampungan migran, hingga ruang privat lainnya akan diberi mandat untuk mengelola berdasarkan jenis kelamin biologis seseorang. Seorang pejabat Trump menyatakan, “Langkah ini akan melindungi perempuan dari ekstremisme ideologi gender dan mengembalikan kebenaran biologis ke dalam sistem pemerintah federal.”
Namun, kebijakan ini tidak diterima tanpa kritik. Kelompok pendukung hak-hak sipil dan aktivis hak asasi manusia menolak keras kebijakan two-genders, menyebutnya sebagai ancaman terhadap keadilan sosial. Mereka menilai penghapusan pengakuan gender nonbiner dan transgender adalah langkah mundur bagi upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.
Di sisi lain, Trump berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya terbatas pada ranah sosial, tetapi juga olahraga. Ia menegaskan akan menghapus partisipasi pria transgender dalam kompetisi olahraga wanita. Hal ini sejalan dengan kebijakan serupa pada masa jabatan pertamanya, ketika ia melarang pasukan transgender untuk bertugas di militer AS.
Langkah Trump ini mencerminkan visi konservatifnya yang berfokus pada kebenaran biologis sebagai landasan kebijakan negara. Namun, bagi banyak pihak, kebijakan ini mengundang tantangan baru dalam menjaga hak-hak individu yang telah diakui sebelumnya di bawah pemerintahan Biden. Akankah kebijakan ini bertahan dalam jangka panjang atau menjadi bahan perdebatan hukum? Waktu yang akan menjawab
